Malang - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kab Malang dengan fasilitasi Program SIAP SIAGA, menyelenggarakan Gladi Ruang untuk menguji koordinasi, prosedur, dan pengambilan keputusan dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Malang.
Kegiatan yang diikuti puluhan peserta dari Perangkat Daerah, Unsur TNI/Polri, Dunia Usaha, Palang Merah Indonesia (PMI), Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB), Forum PRB, MDMC dan LPBI NU berlangsung pada tanggal 25-27 November 2025 di Hotel Ijen Suites Malang.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan respons darurat bencana melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan operasi tanggap darurat secara cepat, efektif dan terkoordinasi.
Berfokus pada menguji alur komando dan koordinasi dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencan (SKPDB), memperjelas peran tiap instansi dalam penanganan darurat, menguji prosedur komunikasi, pelaporan dan aktivasi posko, identifikasi kebutuhan sumber daya sekaligus kesenjangan dalam koordinasi, dan melatih pengambilan keputusan dalam situasi darurat.
Dalam serangkaian kegiatan tersebut, memberi kesempatan para pihak merancang dan melaksanakan Gladi Ruang yang merupakan latihan berbasis diskusi, fokus pada tujuan untuk meningkatkan pemahaman, mencari solusi terhadap permasalahan, menghimpun masukan, membangun kesepakatan dan atau memvalidasi berbagai kebijakan, prosedur dan rencana yang ada.
Upaya ini secara langsung menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, terpadu, dan menyeluruh sebagai upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten.
Sejalan dengan prioritas tersebut, Program SIAP SIAGA – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Pengelolaan Risiko Bencana, bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Malang melibatkan OPD dan lembaga terkait telah menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) sebagai dokumen payung untuk penyusunan rencana kontinjensi yang menjadi dasar rencana operasi ketika bencana terjadi. Pasca penetapan dokumen RPKB, Kabupaten Malang telah menyusun Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Api kelud, dan beberapa Renkon yang lain.
Bagi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, S.Sos., M.M, kegiatan ini menjadi kesempatan baik menguji coba dan menilai efektivitas RPKB dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun dan disepakati agar setiap rancangan tidak berhenti di atas kertas, tetapi siap dioperasioalkan secara efektif saat bencana terjadi.
"BPBD Kabupaten Malang berharap TTX ini menjadi ruang bagi peserta untuk berlatih dan memahami penetapkan keputusan sebagai kebijakan pokok sejak awal, sehingga mekanisme penanganan darurat dapat berlangsung efektif dan sesuai prosedur ketika bencana terjadi.," tambahnya.
Sementara itu Kordinator dari Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Kab Malang (ULD PB), Ken Kerta berharap dengan adanya TTX akan menjadi kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas untuk bagaimana bisa terlibat secara bermakna aksi tanggap daruat bencana.
"Jadi kami berharap nantinya peserta dari rekan disabilitas dapat belajar tentang Tanggap Darurat Bencana dan sebaliknya peserta non disabilitas disabilitas mendapatkan perspektif dan interaksi beretika dengan disabiltas dalam kebencanaan”, ujar Ken.
Sementara itu Program Policy Officer SIAP SIAGA Jawa Timur , Mambaus Suud menegaskan. TTX menjadi salah satu kegiatan yang penting untuk memastikan perencanaan Kesiapsiagaan untuk Kedaruratan Bencana agar semakin efektif dan terkoordinasi dengan baik.
“TTX ini menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh rencana tersebut dapat dioperasionalkan secara efektif dalam skenario nyata, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor” ujar Suud.(asa)
0 Comments