Kota Malang - OJK Malang secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui kegiatan edukasi keuangan yang telah digelar sebanyak 100 kegiatan sejak 1 Januari s.d 30 September 2025 yang menjangkau 30.966 peserta.
Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan secara masif di Indonesia, OJK bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), asosiasi, dan stakeholders kembali menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.
Kick-off BIK 2025 OJK Malang berupa penyelenggaraan Seminar Financial Literacy for Youth di Samantha Krida, Universitas Brawijaya pada Senin (06/10) lalu. Acara yang diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa se-Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo tersebut juga diselenggarakan dalam rangka World Investor Week (WIW) 2025.
WIW adalah kampanye global tentang pentingnya pelaksanaan edukasi dan perlindungan investor selama satu pekan di bulan Oktober. WIW diikuti serentak oleh negara anggota IOSCO C8 yang didukung oleh 118 anggota jurisdiksi dan 14 organisasi internasional.
Demikian yang disampaikan kepala OJK Malang, Farid Faletehan, kepada para awak media, Kamis (9/10). Tahun ini, kata dia, WIW jatuh pada 6-12 Oktober. Dari sisi layanan konsumen, sampai 30 September, OJK Malang telah menerima 1.792 permintaan layanan konsumen atau naik 42,34 persen dari posisi yang sama tahun sebelumnya.
"Dari permintaan layanan konsumen tersebut, 710 layanan berasal dari sektor perbankan dengan topik layanan terbanyak terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 24,31 persen, 333 layanan berasal dari perusahaan fintech lending dengan topik layanan terbanyak terkait fraud eksternal berupa penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan cyber crime (29,13 persen)," imbuh Farid.
Lebih lanjut pria berkacamata itu mengatakan, sebanyak 297 layanan terkait perusahaan pembiayaan dengan topik layanan terbanyak terkait SLIK (25,25 persen). OJK Malang menerima 241 permintaan layanan konsumen terkait aktivitas keuangan ilegal dimana 57,26 persen diantaranya terkait masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal.
Perusahaan fintech lending yang berizin, terang Farid, dikinikan dan dipublikasikan secara berkala di situs resmi OJK (ojk.go.id). Masyarakat dapat langsung mengecek legalitas lembaga jasa keuangan melalui layanan konsumen OJK via Whatsapp 081-157-157-157.
"Tindak lanjut Satuan Tugas Pemberantasan Aktifitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari hingga 21 September 2025, secara nasional OJK telah menerima 16.685 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 13.313 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 3.372 pengaduan terkait investasi ilegal," urainya.
Selain itu, jelas Farid, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat di Indonesia kepada Indonesia Anti Scam Centre (IASC) dan menemukan sebanyak 22.993 nomor kontak yang dilaporkan oleh korban penipuan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk menganalisis dan melakukan pemblokiran nomor dimaksud jika terbukti digunakan dalam upaya penipuan.
"Sejak peluncuran pada November 2024 sampai 21 September 2025, IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (P3TK) menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam dan fraud," sambung Farid.
Sejauh ini, jelas dia, IASC telah menerima 264.781 laporan yang terdiri dari 158.895 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dikoordinasikan penanganannya melalui sistem IASC dan 105.796 laporan yang langsung disampaikan korban ke sistem IASC.
"Jumlah rekening yang dilaporkan terkait penipuan sebanyak 424.808 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 84.539. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp5,6 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp353,5 miliar. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," pungkasnya. (asa)
0 Comments